Minggu, 25 Agustus 2013

Memunculkan Kembali DNA John Lennon

. Minggu, 25 Agustus 2013
0 komentar

Banyak orang yang bermimpi dapat menikmati lagi aksi panggung John Lennon bersama bandnya yang legendaris, The Beatles. Anda salah satu penggemarnya? Tenang, impian itu akan segera terwujud. Seseorang akan "menghidupkannya" kembali. Caranya adalah dengan memunculkan kembali DNA dari sang superstar tersebut. Melansir laman Softpedia, Minggu 25 Agustus 2013, Dr Michael Zuk, seorang dokter gigi, mengaku sebagai pemilik dari salah satu gigi John Lennon.

Dia punya rencana besar, yaitu menggunakan gigi John Lennon untuk mengkloning manusia yang berprofesi sebagai musisi andal nantinya. Awal kepemilikan Zuk terhadap gigi John Lennon berawal pada 2011. Dia berhasil membeli gigi sang superstar itu melalui lelang yang diselenggarakan di Inggris. Saat itu, sang dokter gigi membayar sekitar US$30.000, atau setara Rp324 juta.

Sekarang ini, Zuk sedang bekerja sama dengan sejumlah ilmuwan di Amerika Serikat, untuk mencari cara mengekstrak DNA John Lennon dari giginya. "Setelah berhasil mendapatkan DNA John Lennon, maka itu akan berfungsi untuk menghadirkan kembali sosok John Lennon ke Bumi," kata Zuk.

Dia mengatakan, proyek mengekstrak DNA dari sebuah gigi adalah sebuah revolusi ilmiah baru dalam dunia ilmu pengetahuan. "Saya sangat gugup sekaligus bersemangat dengan proyek ini. Namun, kehadiran John Lennon ke dunia melalui DNA-nya sangat mungkin. Saya harap ini bisa berhasil," ucap Zuk.

Dia yakin karena sebelumnya pernah mendengar kabar tentang seorang peneliti yang juga sedang menghidupkan seekor mammoth dari DNA yang tersisa di darahnya. "Jika teknologi mengkloning mammoth berhasil, tentu saja kloning terhadap manusia ada kemungkinan berhasil. Tapi, semuanya masih dalam proses," ujarnya optimistis. Saat ini, Zuk masih enggan mengungkapkan secara detail bagaimana proses kloning untuk membangunkan kembali legenda musik dunia yang meninggal di usianya yang ke-40 tahun itu.

Baca juga: Jasa Sertifikasi SDPPI.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Sabtu, 24 Maret 2012

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel

. Sabtu, 24 Maret 2012
0 komentar

Bloger Stres. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel memberi penangguhan kepada satu perusahaan untuk tidak menjalankan penggajian karyawan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2012. Perusahaan yang terletak di Kawasan Industri Makassar (KIMA) tersebut diberi pengampunan setelah mengajukan penangguhan sementara, dengan alasan tidak sanggup memberi pengupahan sesuai UMP 2012 sebesar Rp1,2 juta untuk setiap bulan. Kadisnakertrans Sulsel Saggaf Saleh mengungkapkan, pihaknya juga telah menurunkan tim pengawas ke perusahaan tersebut untuk melakukan audit keuangan perusahaan dan meneliti kemampuan perusahaan.

”Setelah kita audit, akhirnya kita beri penangguhan kepada perusahaan tersebut selama enam bulan untuk menggaji karyawannya sesuai UMP 2011. Saya lupa nama perusahaannya. Apalagi, telah ada persetujuan serikat pekerja di perusahaan itu,” katanya kepada media, kemarin. Saggaf menjelaskan, sepanjang tahun ini pihaknya baru memberikan penangguhan kepada satu perusahaan untuk tidak menjalankan penggajian sesuai UMP 2012. Jumlah tersebut menurun dibanding 2011 lalu, yang mencapai lima perusahaan. Sementara itu, dia pun menjamin ribuan perusahaan di Sulsel telah menjalankan peraturan Pemprov Sulsel tersebut. Apalagi, hingga saat ini pihaknya belum menerima satu pengaduan pun dari karyawan.

”Tidak ada masalah lagi sekarang, dan belum ada laporan yang masuk. Berarti kita anggap semuanya sudah berjalan normal,” bebernya. Pemberlakuan UMP dam Upah Minimum (UMK) 2012 baru bisa diterapkan Februari lalu. Hal ini lantaran seluruh perusahaan masih melakukan penghitungan kenaikan upah karyawan sesuai yang ditetapkan pemerintah. ”Memang UMP dan UMK 2012 baru dibayarkan Februari lalu. Ini juga sekaligus membayar sisa UMP dan UMK yang belum dibayarkan pada Januari lalu,” kata Saggaf. Pembayaran upah kayawan sesuai UMK dan UMP tersebut juga telah disampaikan kepada seluruh perusahaan di Sulsel.

Sehingga, jika masih ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya kepada karyawannya, Saggaf berjanji akan memberikan sanksi. Sanksi tersebut mulai dari teguran hingga sanksi yang paling berat, yakni pidana kurungan penjara kepada pemimpin perusahaan yang terbukti tidak memberi upah sesuai yang ditetapkan. Sebelumnya, Direktur Utama PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) Bachder Djohan mengaku, sejumlah perusahaan di Makassar belum membayar gaji karyawannya pada Januari lalu sesuai UMK yang telah ditetapkan Rp1,265 juta.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Subsidi Atas Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

.
0 komentar

Bloger Stres. Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memberikan subsidi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April 2012 mendatang, masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah Pusat. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulsel Yaksan Hamzah mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum merampungkan pembahasan mengenai rencana pemberian subsidi yang menggunakan dana APBD.

Kita belum mengetahui bagaimana model subsidi kenaikan BBM yang disalurkan Pemerintah Pusat untuk Sulsel. Jika ini telah ada, maka kita bisa mensubsidi sektor yang belum terkena bantuan,”kata Yaksan kepada media, kemarin. Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Sulsel ini menjelaskan, hingga saat ini pihaknya juga belum mengetahui seberapa besar anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat kepada Sulsel terkait pemberian subsidi dampak kenaikan BBM tersebut.

Oleh karena itu,kajian yang dilakukan Pemprov Sulsel belum bisa mengambil kesimpulan, lantaran masih menunggu turunnya kebijakan dari Pemerintah Pusat. ”Kan ada anggaran triliunan rupiah yang rencananya akan dikucurkan ke daerah. Dari situ, kita bisa mengetahui berapa jatah Sulsel, dan barulah bisa kita putuskan sektor mana saja yang pemprov akan subsidi nantinya,” kata Yaksan Hamzah saat dihubungi via ponselnya. Rencananya, sejumlah sektor yang akan disubsidi pemprov melalui dana APBD, di antaranya sektor pertanian, perikanan, pengurangan pajak kendaraan umum, serta tarif angkutan umum dan anak sekolah.

Pemberian subsidi oleh Pemprov Sulsel tersebut akan dipaketkan dengan kabijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga dampaknya bisa lebih besar dirasakan oleh masyarakat di 24 kabupaten/kota. Dia menambahkan, pemberian subsidi ini juga berlaku untuk transportasi antarjemput siswa dan pekerja yang dipastikan akan merasakan dampak kenaikan harga BBM.”Kita juga belum bisa melakukan penghitungan anggaran yang disiapkan untuk subsidi, jika belum ada juknis dari pusat. Meski dihitung dulu, dan sasarannya mau ke mana,”katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengaku, harus segera ada penyesuaian anggaran untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM tersebut. Oleh karena itu, dalam satu minggu ini, pihaknya akan mengumpulkan seluruh instansi terkait untuk membahasnya. ”Saya lagi mikir bagaimana jalannya. Saya harus menjaga rakyat selama satu hingga dua bulan. Memang ada kenaikan, tapi rakyat tak bersoal. Kalau perlu,pemprov akan keluarkan uang,” kata Syahrul pekan lalu.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah

.
0 komentar

Bloger Stres. Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan akyat Daerah (DPRD) Makassar menargetkan menyelesaikan rancangan peraturan daerah (raperda) yang masih terbengkalai paling lambat April mendatang. KetuaBaleg Abd Wahab Tahir mengatakan, saat ini ada beberapa rancangan perda yang belum selesai, yakni raperda tentang penataan menara telekomunikasi, raperda tentang ruang terbuka hijau, serta raperda usulan Pemerintah Kota (Pemkot) tentang retribusi izin tertentu. ”Khusus raperda RTH memang perlu waktu, karena induknya yakni rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) belum selesai.Sedangkan raperda penataan menara telekomunikasi tinggal finalisasi,tinggal waktu pansus saja,”jelasnya kepada media, kemarin.

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, dari seluruh rancangan perda inisiatif DPRD, ada raperda pendidikan baca tulis Alquran yang sudah siap untuk ditetapkan dan sudah diajukan ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan dan ditetapkan melalui rapat paripurna. Untuk program legislasi 2012, Wahab Tahir menjelaskan kalau saat ini telah ada beberapa usulan anggota Dewan terkait peraturan daerah yang akan dibuat. Di antaranya rancangan perda tentang perlindungan bendabenda cagar budaya, dan ada rancangan perda tentang kawasan bebas asap rokok.

”Semuanya masih di badan legislasi, tetapi menjadi program legislasi daerah tahun ini,”terangnya. Di sisi lain, anggota Komisi B itu juga mengharapkan agar seluruh anggota Dewan yang tergabung dalam pansus pembahasan perda, dapat berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya secepat mungkin, dan diharapkan tahun ini tidak ada lagi rancangan perda yang pembahasannya melompat ke tahun berikutnya. ”Komitmen itu penting, terutama untuk rancangan perda inisiatif,” katanya.

Wakil Ketua Pansus Raperda Penataan Menara Telekomunikasi Mudjiburrahman mengatakan, terkait penyelesaian rancangan perda inisiatif, memang diperlukan komitmen anggota Dewan,terutama pada pelaksanaan rapat-rapat pembahasan. Selama ini dia menemukan banyak rapat ditunda karena persoalan tidak memenuhi kuorum.

”Komitmen penyelesaian rancangan perda utamanya inisiatif sangat penting dari semua anggota Dewan yang terlibat di situ.Jangan sampai asumsi di masyarakat berkembang kalau rapat pembahasan itu sering tidak kuorum dan tidak seramai dengan semangat anggota Dewan itu pada kunjungan kerja,” kata politikus PDK Makassar itu.

Klik disini untuk melanjutkan »»

kasus korupsi Dana Bantuan Sosial Sulsel Anwar Beddu

.
0 komentar

Bloger Stres. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar akan melimpahkan berkas acara pemeriksaan (BAP) kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk tersangka Bendahara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Anwar Beddu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, pekan depan.

Kepastian pelimpahan kasus korupsi yang merugikan negara Rp8,8 miliar itu diungkapkan Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Sulselbar Muhammad Syahran Rauf. Menurut Syahran,sejauh ini tahap perampungan berkas telah berjalan, dan janji untuk pelimpahan hingga akhir Maret akan dipenuhi. “Pekan depan pasti kami limpahkan. Sudah tak ada lagi yang tersisa untuk perkara Anwar Beddu,”kata dia di Makassar, kemarin. Namun, Syahran tak menyebutkan adanya kemungkinan penambahan tersangka lain dalam kasus korupsi berjamaah tersebut.

Padahal dalam dakwaannya,Anwar Beddu dijerat dengan pasal 55 atau melakukan perbuatan secara bersama- sama. Hal ini juga yang menjadi perhatian Koordinator Anti Corruption Commite (ACC) Sulsel Abdul Muttalib. Menurut Muttalib, niat baik kejaksaan untuk melimpahkan kasus ini ke pengadilan sudah baik. Namun, disodorkannya tersangka tunggal ke pengadilan tidak begitu baik. “Kejaksaan harus menjelaskan adanya tersangka tunggal. Dari seluruh ilmu hukum yang saya pahami, tidak ada perbuatan korupsi yang dilakukan sendiri.Saya paham dengan strategi ini, sembari menyidangkan satu tersangka, penyidikan tetap berlanjut, tetapi jangan sampai berlarutlarut,” kata dia.

Menanggapi itu,Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Chaerul Amir menjamin masih adanya tersangka lain dalam kasus ini. Sasaran utamanya masih seputar pengelola. “Kami masih lakukan pendalaman, dan akan memeriksa kembali beberapa orang,”ujarnya. Selain mengembangkan penyidikan dari pengelola, kejati juga sedang menunggu izin dari Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo untuk memeriksa sejumlah legislator yang menerima pencairan dana bansos. Di mana legislator tersebut tergabung dalam anggota badan anggaran 2008-2009 lalu.

Banyak pihak menilai kejati tidak berani menjerat pejabat tinggi di Pemprov Sulsel dalam kasus ini. Direktur Lembaga Peduli Sosial, Ekonomi, Budaya, Hukum dan Politik (LP-Sibuk) Sulsel Djusman AR merupakan salah satu orang yang menilai kejaksaan tidak akan berani menjerat pejabat tinggi. Pernyataan Djusman dikarenakan sejauh ini belum ada niat kejaksaan untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka.

Sedangkan pengelola yang tersisa dan bertanggungjawab hanyalah Kepala Biro Keuangan Sulsel Yushar Huduri dan Sekretaris Provinsi Andi Muallim. Kasus ini jelas dan mudah. Kebimbangan kejaksaan su-dah bisa ditebak.Kita lihat saja nanti, apakah mereka berani mentersangkakan pejabat yang lebih tinggi dari Anwar Beddu,” kata Djusman.

Klik disini untuk melanjutkan »»