Sabtu, 24 Maret 2012

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel

. Sabtu, 24 Maret 2012

Bloger Stres. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel memberi penangguhan kepada satu perusahaan untuk tidak menjalankan penggajian karyawan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2012. Perusahaan yang terletak di Kawasan Industri Makassar (KIMA) tersebut diberi pengampunan setelah mengajukan penangguhan sementara, dengan alasan tidak sanggup memberi pengupahan sesuai UMP 2012 sebesar Rp1,2 juta untuk setiap bulan. Kadisnakertrans Sulsel Saggaf Saleh mengungkapkan, pihaknya juga telah menurunkan tim pengawas ke perusahaan tersebut untuk melakukan audit keuangan perusahaan dan meneliti kemampuan perusahaan.

”Setelah kita audit, akhirnya kita beri penangguhan kepada perusahaan tersebut selama enam bulan untuk menggaji karyawannya sesuai UMP 2011. Saya lupa nama perusahaannya. Apalagi, telah ada persetujuan serikat pekerja di perusahaan itu,” katanya kepada media, kemarin. Saggaf menjelaskan, sepanjang tahun ini pihaknya baru memberikan penangguhan kepada satu perusahaan untuk tidak menjalankan penggajian sesuai UMP 2012. Jumlah tersebut menurun dibanding 2011 lalu, yang mencapai lima perusahaan. Sementara itu, dia pun menjamin ribuan perusahaan di Sulsel telah menjalankan peraturan Pemprov Sulsel tersebut. Apalagi, hingga saat ini pihaknya belum menerima satu pengaduan pun dari karyawan.

”Tidak ada masalah lagi sekarang, dan belum ada laporan yang masuk. Berarti kita anggap semuanya sudah berjalan normal,” bebernya. Pemberlakuan UMP dam Upah Minimum (UMK) 2012 baru bisa diterapkan Februari lalu. Hal ini lantaran seluruh perusahaan masih melakukan penghitungan kenaikan upah karyawan sesuai yang ditetapkan pemerintah. ”Memang UMP dan UMK 2012 baru dibayarkan Februari lalu. Ini juga sekaligus membayar sisa UMP dan UMK yang belum dibayarkan pada Januari lalu,” kata Saggaf. Pembayaran upah kayawan sesuai UMK dan UMP tersebut juga telah disampaikan kepada seluruh perusahaan di Sulsel.

Sehingga, jika masih ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya kepada karyawannya, Saggaf berjanji akan memberikan sanksi. Sanksi tersebut mulai dari teguran hingga sanksi yang paling berat, yakni pidana kurungan penjara kepada pemimpin perusahaan yang terbukti tidak memberi upah sesuai yang ditetapkan. Sebelumnya, Direktur Utama PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) Bachder Djohan mengaku, sejumlah perusahaan di Makassar belum membayar gaji karyawannya pada Januari lalu sesuai UMK yang telah ditetapkan Rp1,265 juta.

0 komentar: