Sabtu, 24 Maret 2012

kasus korupsi Dana Bantuan Sosial Sulsel Anwar Beddu

. Sabtu, 24 Maret 2012

Bloger Stres. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar akan melimpahkan berkas acara pemeriksaan (BAP) kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk tersangka Bendahara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Anwar Beddu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, pekan depan.

Kepastian pelimpahan kasus korupsi yang merugikan negara Rp8,8 miliar itu diungkapkan Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Sulselbar Muhammad Syahran Rauf. Menurut Syahran,sejauh ini tahap perampungan berkas telah berjalan, dan janji untuk pelimpahan hingga akhir Maret akan dipenuhi. “Pekan depan pasti kami limpahkan. Sudah tak ada lagi yang tersisa untuk perkara Anwar Beddu,”kata dia di Makassar, kemarin. Namun, Syahran tak menyebutkan adanya kemungkinan penambahan tersangka lain dalam kasus korupsi berjamaah tersebut.

Padahal dalam dakwaannya,Anwar Beddu dijerat dengan pasal 55 atau melakukan perbuatan secara bersama- sama. Hal ini juga yang menjadi perhatian Koordinator Anti Corruption Commite (ACC) Sulsel Abdul Muttalib. Menurut Muttalib, niat baik kejaksaan untuk melimpahkan kasus ini ke pengadilan sudah baik. Namun, disodorkannya tersangka tunggal ke pengadilan tidak begitu baik. “Kejaksaan harus menjelaskan adanya tersangka tunggal. Dari seluruh ilmu hukum yang saya pahami, tidak ada perbuatan korupsi yang dilakukan sendiri.Saya paham dengan strategi ini, sembari menyidangkan satu tersangka, penyidikan tetap berlanjut, tetapi jangan sampai berlarutlarut,” kata dia.

Menanggapi itu,Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Chaerul Amir menjamin masih adanya tersangka lain dalam kasus ini. Sasaran utamanya masih seputar pengelola. “Kami masih lakukan pendalaman, dan akan memeriksa kembali beberapa orang,”ujarnya. Selain mengembangkan penyidikan dari pengelola, kejati juga sedang menunggu izin dari Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo untuk memeriksa sejumlah legislator yang menerima pencairan dana bansos. Di mana legislator tersebut tergabung dalam anggota badan anggaran 2008-2009 lalu.

Banyak pihak menilai kejati tidak berani menjerat pejabat tinggi di Pemprov Sulsel dalam kasus ini. Direktur Lembaga Peduli Sosial, Ekonomi, Budaya, Hukum dan Politik (LP-Sibuk) Sulsel Djusman AR merupakan salah satu orang yang menilai kejaksaan tidak akan berani menjerat pejabat tinggi. Pernyataan Djusman dikarenakan sejauh ini belum ada niat kejaksaan untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka.

Sedangkan pengelola yang tersisa dan bertanggungjawab hanyalah Kepala Biro Keuangan Sulsel Yushar Huduri dan Sekretaris Provinsi Andi Muallim. Kasus ini jelas dan mudah. Kebimbangan kejaksaan su-dah bisa ditebak.Kita lihat saja nanti, apakah mereka berani mentersangkakan pejabat yang lebih tinggi dari Anwar Beddu,” kata Djusman.

0 komentar: